Perjanjian Lisensi Merek

Perjanjian Lisensi Merek: Hak, Kewajiban, dan Risiko bagi Pemilik Usaha

Merek merupakan salah satu aset penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Nama usaha, logo, simbol, atau tanda pembeda yang telah dikenal masyarakat dapat memiliki nilai ekonomi dan menjadi identitas suatu produk maupun jasa. Karena itu, penggunaan merek oleh pihak lain perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Salah satu cara memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain adalah melalui perjanjian lisensi merek. Melalui perjanjian ini, pemilik merek dapat memberikan hak kepada perusahaan, mitra bisnis, distributor, atau pihak lain untuk menggunakan merek dalam kegiatan komersial berdasarkan syarat yang telah disepakati.

Namun, pemberian lisensi bukan sekadar memberikan izin menggunakan nama atau logo. Ada hak, kewajiban, tanggung jawab, serta risiko hukum yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak.

Lantas, apa saja yang harus diatur dalam perjanjian lisensi merek? Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek? Dan apa akibatnya apabila penerima lisensi menggunakan merek di luar kesepakatan?

1. Apa yang Dimaksud dengan Perjanjian Lisensi Merek?

Perjanjian lisensi merek adalah kesepakatan yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Dalam praktik bisnis, lisensi dapat diberikan untuk berbagai kepentingan, seperti:

  • Penggunaan merek pada produk yang diproduksi oleh mitra usaha.
  • Penggunaan merek dalam kegiatan distribusi dan pemasaran.
  • Penggunaan merek dalam jaringan waralaba atau kerja sama bisnis.
  • Penggunaan merek untuk membuka cabang usaha.
  • Penggunaan merek pada produk atau jasa berdasarkan kerja sama komersial.

Contohnya, sebuah perusahaan memiliki merek minuman yang telah terdaftar. Perusahaan tersebut kemudian memberikan izin kepada perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual minuman menggunakan merek yang sama dengan ketentuan kualitas, wilayah pemasaran, dan pembayaran royalti tertentu.

Dalam hubungan tersebut, pemilik merek berkedudukan sebagai pemberi lisensi (licensor), sedangkan pihak yang memperoleh izin disebut penerima lisensi (licensee).

Hal penting yang harus dipahami adalah lisensi tidak sama dengan pengalihan kepemilikan merek. Pemilik merek tetap menjadi pemegang hak, sedangkan penerima lisensi hanya memperoleh kewenangan menggunakan merek sesuai batas yang diperjanjikan.

2. Dasar Hukum Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia

Pengaturan lisensi merek di Indonesia terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Beberapa ketentuan yang penting diperhatikan adalah:

Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2016

Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemilik merek terdaftar untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dalam menggunakan merek, baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa:

  • Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.
  • Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
  • Perjanjian lisensi yang telah dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
  • Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 43 UU Nomor 20 Tahun 2016

Pemilik merek yang memberikan lisensi pada prinsipnya tetap dapat menggunakan mereknya sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya, kecuali apabila perjanjian menentukan lain.

Pasal 44 UU Nomor 20 Tahun 2016

Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sebagai penggunaan merek oleh pemilik merek.

Selain itu, pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Dengan demikian, perjanjian lisensi perlu memperhatikan ketentuan khusus mengenai merek sekaligus ketentuan umum hukum perjanjian.

3. Apa Saja Hak Pemilik Merek dalam Perjanjian Lisensi?

Pemilik merek tidak kehilangan kedudukan hukumnya hanya karena memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain. Selama tidak diperjanjikan lain dan sesuai peraturan perundang-undangan, pemilik tetap mempunyai hak untuk melindungi aset kekayaan intelektualnya.

Beberapa hak pemilik merek yang perlu diatur dalam perjanjian meliputi:

a. Hak menerima royalti atau imbalan

Pemilik merek dapat memperoleh pembayaran atas penggunaan merek oleh penerima lisensi. Besaran, cara penghitungan, waktu pembayaran, dan mekanisme pelaporan sebaiknya ditentukan secara tertulis.

Royalti dapat ditetapkan berdasarkan persentase penjualan, jumlah produk, nilai transaksi, atau bentuk pembayaran lain yang disepakati.

b. Hak mengawasi kualitas produk atau jasa

Pemilik merek berkepentingan menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen. Oleh sebab itu, perjanjian dapat mengatur standar kualitas produk, bahan baku, pelayanan, kemasan, promosi, dan penggunaan logo.

c. Hak menentukan ruang lingkup penggunaan merek

Pemilik merek dapat membatasi penggunaan berdasarkan jenis produk, jasa, wilayah pemasaran, saluran distribusi, atau kegiatan komersial tertentu.

d. Hak memperoleh laporan penggunaan merek

Penerima lisensi dapat diwajibkan memberikan laporan penjualan, jumlah produksi, distribusi, dan informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan merek.

e. Hak mengakhiri perjanjian berdasarkan alasan yang disepakati

Apabila penerima lisensi melakukan pelanggaran, misalnya tidak membayar royalti, menggunakan merek di luar izin, atau melanggar standar kualitas, pemilik dapat menggunakan mekanisme teguran dan pengakhiran sesuai isi perjanjian serta ketentuan hukum.

f. Hak melindungi merek dari penyalahgunaan

Pemilik dapat mengambil langkah hukum apabila terdapat penggunaan merek di luar kewenangan penerima lisensi atau tindakan yang merugikan kepentingan pemegang hak.

4. Apa Kewajiban Pemilik Merek sebagai Pemberi Lisensi?

Selain mempunyai hak, pemilik merek juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian.

Beberapa kewajiban yang sebaiknya diatur antara lain:

  1. Memberikan izin penggunaan merek sesuai ruang lingkup perjanjian.
  2. Menjelaskan status dan identitas merek yang dilisensikan.
  3. Memberikan dokumen yang diperlukan untuk pencatatan lisensi.
  4. Menyampaikan pedoman penggunaan merek apabila disepakati.
  5. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak penggunaan yang telah diberikan.
  6. Memberikan informasi yang benar mengenai status hukum merek.
  7. Melaksanakan kewajiban lain yang secara tegas disepakati dalam kontrak.

Pemilik merek sebaiknya memastikan bahwa merek yang dilisensikan benar-benar berada dalam penguasaannya secara hukum. Apabila merek sedang disengketakan, masa perlindungannya bermasalah, atau terdapat hak pihak lain yang relevan, keadaan tersebut perlu diungkapkan sebelum perjanjian ditandatangani.

5. Apa Hak dan Kewajiban Penerima Lisensi?

Penerima lisensi memperoleh hak menggunakan merek berdasarkan batas dan persyaratan yang disepakati. Hak tersebut bukan berarti penerima lisensi bebas menggunakan merek untuk semua produk atau kegiatan usaha.

Hak penerima lisensi dapat meliputi:

  • Menggunakan merek untuk jenis barang atau jasa yang ditentukan.
  • Memasarkan produk atau jasa dengan merek yang dilisensikan.
  • Memperoleh pedoman penggunaan merek sesuai kesepakatan.
  • Memperoleh perlindungan kontraktual atas penggunaan merek yang sah selama masa perjanjian.
  • Memanfaatkan reputasi merek dalam kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan.

Sementara itu, kewajiban penerima lisensi antara lain:

a. Membayar royalti sesuai kesepakatan

Penerima lisensi wajib memenuhi pembayaran berdasarkan jumlah, waktu, dan mekanisme yang telah disetujui.

b. Menjaga kualitas produk atau jasa

Penggunaan merek harus mengikuti standar kualitas yang ditetapkan pemilik merek. Produk yang buruk dapat merusak reputasi merek dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

c. Menggunakan merek sesuai izin

Penerima lisensi tidak boleh menggunakan merek untuk produk, jasa, wilayah, atau kegiatan lain di luar ruang lingkup yang diperjanjikan.

d. Tidak mengalihkan izin secara sepihak

Penerima lisensi tidak boleh memberikan hak penggunaan kepada pihak lain atau melakukan sublisensi apabila tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

e. Memberikan laporan secara transparan

Apabila perjanjian mensyaratkan laporan penjualan atau produksi, penerima lisensi harus menyampaikan data secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Menghentikan penggunaan merek setelah perjanjian berakhir

Setelah lisensi berakhir atau diakhiri secara sah, penerima lisensi harus menghentikan penggunaan merek sesuai ketentuan perjanjian, termasuk penggunaan pada kemasan, iklan, papan nama, situs web, dan materi promosi.

6. Apa Saja yang Wajib Dicantumkan dalam Perjanjian Lisensi Merek?

Perjanjian lisensi sebaiknya dibuat secara tertulis dan memuat ketentuan yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

PP Nomor 36 Tahun 2018 mengatur unsur minimum yang perlu dimuat dalam perjanjian lisensi kekayaan intelektual, termasuk tanggal dan tempat penandatanganan, identitas para pihak, objek lisensi, sifat lisensi, jangka waktu, dan wilayah berlakunya lisensi.

Untuk kepentingan bisnis, beberapa klausul tambahan juga perlu dipertimbangkan.

a. Identitas para pihak

Cantumkan nama lengkap atau nama badan hukum, alamat, identitas perusahaan, serta kewenangan pihak yang menandatangani perjanjian.

b. Identitas merek yang dilisensikan

Tuliskan nama merek, nomor pendaftaran, kelas barang atau jasa, serta informasi sertifikat merek yang relevan.

c. Ruang lingkup lisensi

Jelaskan secara terperinci produk atau jasa apa yang boleh menggunakan merek dan kegiatan apa saja yang diizinkan.

d. Sifat lisensi

Tentukan apakah lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif.

e. Wilayah penggunaan

Tentukan apakah penggunaan merek hanya diperbolehkan di wilayah tertentu atau berlaku secara nasional maupun internasional sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum.

f. Jangka waktu

Cantumkan tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian, termasuk ketentuan perpanjangan.

g. Royalti dan mekanisme pembayaran

Atur besaran royalti, dasar penghitungan, jadwal pembayaran, pajak yang berkaitan, serta mekanisme pemeriksaan laporan penjualan jika diperlukan.

h. Standar kualitas dan pengawasan

Tetapkan standar produk atau jasa, pedoman visual merek, mekanisme pemeriksaan, dan kewajiban perbaikan apabila terjadi pelanggaran standar.

i. Penggunaan sublisensi

Tentukan apakah penerima lisensi boleh memberikan izin penggunaan kepada pihak lain. Jika diperbolehkan, atur persetujuan, tanggung jawab, dan batas penggunaannya.

j. Pengakhiran perjanjian

Atur kondisi yang dapat menyebabkan perjanjian berakhir, prosedur pemberitahuan, kesempatan memperbaiki pelanggaran, serta kewajiban setelah pengakhiran.

k. Penyelesaian sengketa

Tentukan mekanisme penyelesaian sengketa, misalnya negosiasi, mediasi, arbitrase apabila disepakati, atau pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum.

7. Apa Perbedaan Lisensi Eksklusif dan Noneksklusif?

Sifat lisensi menentukan seberapa luas kewenangan pemilik merek dalam memberikan izin kepada pihak lain.

Lisensi eksklusif

Lisensi eksklusif memberikan hak penggunaan merek secara eksklusif kepada penerima lisensi dalam ruang lingkup yang ditentukan.

Perjanjian perlu menjelaskan apakah eksklusivitas tersebut juga membatasi pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan lisensi kepada pihak lain.

Hal ini penting karena Pasal 43 UU Merek pada dasarnya tetap memperbolehkan pemilik menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain.

Lisensi noneksklusif

Lisensi noneksklusif memungkinkan pemilik merek memberikan izin penggunaan kepada lebih dari satu penerima lisensi. Pemilik juga pada prinsipnya tetap dapat menggunakan mereknya sendiri.

Contohnya, sebuah perusahaan memberikan lisensi noneksklusif kepada beberapa distributor untuk menjual produk dengan merek yang sama di wilayah pemasaran yang telah disepakati.

Kedua bentuk lisensi tersebut memiliki konsekuensi bisnis berbeda. Karena itu, sifat lisensi harus dinyatakan secara tegas dalam kontrak.

8. Bagaimana Prosedur Pencatatan Perjanjian Lisensi Merek?

Pencatatan perjanjian lisensi merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2016, perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Secara umum, proses pencatatan meliputi:

  1. Menyiapkan perjanjian lisensi yang telah ditandatangani para pihak.
  2. Memastikan identitas pemberi dan penerima lisensi sesuai dokumen.
  3. Menyiapkan bukti kepemilikan atau petikan resmi sertifikat merek yang dilisensikan.
  4. Menyiapkan surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
  5. Melakukan pembayaran biaya pencatatan sesuai ketentuan.
  6. Mengajukan permohonan melalui sistem atau mekanisme yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
  7. Memenuhi pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

PP Nomor 36 Tahun 2018 mengatur persyaratan dan mekanisme pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual, termasuk dokumen yang harus disampaikan.

Pencatatan ini penting karena perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, pencatatan membantu memberikan kepastian mengenai keberadaan hubungan lisensi dalam konteks hukum merek.

9. Apa Risiko Hukum Jika Perjanjian Lisensi Merek Tidak Dibuat dengan Benar?

Kesalahan dalam menyusun perjanjian lisensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek maupun penerima lisensi.

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan adalah:

a. Penggunaan merek di luar kesepakatan

Penerima lisensi dapat menggunakan merek untuk produk atau jasa yang tidak termasuk dalam perjanjian. Hal ini dapat menimbulkan sengketa mengenai pelanggaran kewajiban kontraktual dan penggunaan hak merek.

b. Sengketa pembayaran royalti

Ketidakjelasan dasar penghitungan royalti dapat memicu perselisihan. Misalnya, para pihak berbeda pendapat mengenai apakah royalti dihitung dari omzet kotor, omzet bersih, jumlah produk, atau nilai transaksi tertentu.

c. Kerusakan reputasi merek

Apabila penerima lisensi memproduksi barang dengan kualitas buruk atau memberikan pelayanan yang tidak sesuai standar, reputasi merek dapat menurun.

d. Penggunaan merek setelah lisensi berakhir

Penerima lisensi yang tetap menggunakan merek setelah hubungan lisensi berakhir dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila tidak lagi memiliki dasar izin yang sah.

e. Pemberian sublisensi tanpa kewenangan

Jika penerima lisensi memberikan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan yang dipersyaratkan, tindakan tersebut dapat menjadi pelanggaran perjanjian.

f. Ketidakjelasan kepemilikan merek

Apabila identitas pemilik, status pendaftaran, atau objek merek tidak diperiksa sebelum kontrak ditandatangani, perjanjian dapat menimbulkan sengketa yang lebih luas.

g. Risiko akibat klausul yang bertentangan dengan hukum

Pasal 42 ayat (6) UU Merek dan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2018 membatasi isi perjanjian lisensi. Perjanjian tidak boleh memuat ketentuan yang merugikan perekonomian atau kepentingan nasional, menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Karena itu, isi perjanjian perlu diperiksa bukan hanya dari sisi kepentingan bisnis, tetapi juga kesesuaiannya dengan hukum.

10. Bagaimana Jika Penerima Lisensi Melanggar Perjanjian?

Apabila penerima lisensi menggunakan merek tidak sesuai kesepakatan, pemilik merek dapat mengambil langkah berdasarkan ketentuan kontrak dan hukum yang berlaku.

Langkah yang dapat dipertimbangkan meliputi:

Pertama, memeriksa isi perjanjian.

Pastikan ketentuan mengenai ruang lingkup penggunaan, royalti, kualitas, jangka waktu, dan pengakhiran telah diatur dengan jelas.

Kedua, mengumpulkan bukti pelanggaran.

Bukti dapat berupa foto produk, materi iklan, transaksi, laporan penjualan, komunikasi elektronik, dan dokumen lain yang menunjukkan penggunaan merek di luar izin.

Ketiga, mengirimkan teguran atau somasi.

Pemilik merek dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan pelanggaran dan meminta penerima lisensi memenuhi kewajibannya atau menghentikan tindakan yang tidak sesuai perjanjian.

Keempat, menempuh negosiasi atau mediasi.

Apabila hubungan bisnis masih dapat dipertahankan, para pihak dapat membicarakan perbaikan perjanjian, pembayaran kewajiban, atau pengakhiran kerja sama secara tertib.

Kelima, mengakhiri perjanjian sesuai ketentuan.

Apabila pelanggaran memenuhi alasan pengakhiran yang telah disepakati, pemilik merek dapat menggunakan mekanisme pengakhiran sesuai kontrak dan hukum yang berlaku.

Keenam, menempuh jalur hukum.

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan berdasarkan pelanggaran perjanjian atau upaya hukum lain yang sesuai dengan fakta dan dasar hukumnya.

Apabila setelah lisensi berakhir penerima lisensi tetap menggunakan merek tanpa izin, perlu diperiksa pula apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hak atas merek berdasarkan UU Merek.

11. Apakah Perjanjian Lisensi Merek Sama dengan Pengalihan Hak Merek?

Tidak. Keduanya merupakan hubungan hukum yang berbeda.

Dalam lisensi, pemilik merek memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tanpa mengalihkan kepemilikan hak atas merek tersebut.

Sementara itu, pengalihan hak merek merupakan perpindahan hak atas merek dari pemilik sebelumnya kepada pihak lain berdasarkan dasar pengalihan yang diakui hukum, misalnya pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan ini harus diperhatikan dalam transaksi bisnis.

Apabila tujuan para pihak hanya memberikan izin penggunaan merek untuk jangka waktu tertentu, perjanjian lisensi merupakan instrumen yang relevan.

Namun, apabila para pihak bermaksud memindahkan kepemilikan merek secara permanen, mekanisme yang digunakan adalah pengalihan hak atas merek, bukan sekadar lisensi.

12. Mengapa Perjanjian Lisensi Perlu Ditinjau oleh Advokat?

Perjanjian lisensi merek dapat melibatkan kepentingan bisnis bernilai besar, terutama apabila merek telah memiliki reputasi, jaringan distribusi, dan konsumen yang luas.

Kesalahan dalam menyusun satu klausul saja dapat menimbulkan persoalan mengenai royalti, eksklusivitas, penggunaan merek, tanggung jawab atas produk, atau pengakhiran hubungan bisnis.

Advokat dapat membantu melakukan pemeriksaan terhadap:

  • Status hukum dan kepemilikan merek.
  • Kesesuaian objek lisensi dengan pendaftaran merek.
  • Kejelasan hak dan kewajiban para pihak.
  • Pengaturan royalti dan mekanisme pembayaran.
  • Batas penggunaan merek dan wilayah pemasaran.
  • Ketentuan eksklusivitas dan sublisensi.
  • Pengaturan standar kualitas dan tanggung jawab.
  • Klausul pelanggaran, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa.
  • Kesesuaian perjanjian dengan ketentuan hukum kekayaan intelektual.

Pemeriksaan sejak tahap penyusunan kontrak dapat membantu mengurangi risiko perselisihan dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha.

FAQ: Pertanyaan Seputar Perjanjian Lisensi Merek

Apakah merek yang belum terdaftar dapat diberikan lisensi?

Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2016 secara khusus memberikan kewenangan lisensi kepada pemilik merek terdaftar. Karena itu, status pendaftaran merek perlu diperiksa terlebih dahulu. Penggunaan tanda atau nama yang belum terdaftar tidak boleh begitu saja disamakan dengan lisensi atas hak merek terdaftar.

Apakah perjanjian lisensi merek harus dibuat secara tertulis?

Perjanjian lisensi harus memenuhi ketentuan pencatatan berdasarkan UU Merek dan PP Nomor 36 Tahun 2018. Karena itu, dokumen perjanjian tertulis sangat penting untuk memenuhi persyaratan administratif sekaligus membuktikan hak dan kewajiban para pihak.

Apakah perjanjian lisensi merek wajib dicatatkan?

Ya. Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 mewajibkan perjanjian lisensi dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Perjanjian yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Apakah pemilik merek masih boleh menggunakan mereknya sendiri setelah memberikan lisensi?

Pada prinsipnya boleh. Pasal 43 UU Nomor 20 Tahun 2016 memperbolehkan pemilik tetap menggunakan mereknya sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain.

Apakah penerima lisensi boleh memberikan izin kepada perusahaan lain?

Tidak otomatis. Pemberian sublisensi harus diperiksa berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, klausul mengenai sublisensi perlu diatur secara tegas.

Apakah penerima lisensi dapat dituntut jika menggunakan merek setelah kontrak berakhir?

Dapat dipertimbangkan apabila penggunaan tersebut tidak lagi memiliki dasar izin yang sah. Pemilik merek perlu memeriksa isi perjanjian, status lisensi, bukti penggunaan, dan unsur hukum yang relevan sebelum menentukan langkah hukum.

Siapa yang bertanggung jawab apabila produk berlisensi merugikan konsumen?

Tanggung jawab tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan status pemberi atau penerima lisensi. Harus diperiksa siapa yang memproduksi, mengedarkan, memberikan jasa, melakukan pelanggaran, serta ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab dalam kasus tersebut. Perjanjian sebaiknya mengatur pembagian tanggung jawab para pihak tanpa menghilangkan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum.

Konsultasikan Perjanjian Lisensi Merek kepada Advokat

Perjanjian lisensi merek bukan sekadar dokumen izin penggunaan nama atau logo. Perjanjian ini menyangkut perlindungan aset kekayaan intelektual, kepentingan komersial, reputasi usaha, serta tanggung jawab hukum para pihak.

Sebelum memberikan atau menerima lisensi, pemilik usaha sebaiknya memastikan status merek, ruang lingkup penggunaan, royalti, jangka waktu, standar kualitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur secara jelas.

Hallo Pengacara menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk membantu pemilik usaha, perusahaan, dan pelaku bisnis dalam pemeriksaan serta penyusunan perjanjian lisensi merek, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis.

Konsultasi GRATIS, KLIK DI SINI !

Hallo Pengacara
Layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum
WhatsApp: 0821-3683-8453
Layanan 24 Jam

Profesional • Terpercaya • Berintegritas

Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum yang mengikat untuk perkara tertentu. Penilaian terhadap perjanjian lisensi merek harus dilakukan berdasarkan dokumen, status pendaftaran merek, isi kesepakatan, dan fakta hukum masing-masing pihak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More Articles & Posts