Penahanan dalam Perkara Pidana – Hak Tersangka

Penahanan dalam Perkara Pidana: Syarat, Prosedur, dan Hak Tersangka

Penahanan merupakan salah satu tindakan hukum dalam proses peradilan pidana yang membatasi kebebasan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, penahanan sering menimbulkan pertanyaan bagi tersangka maupun keluarganya. Apakah seseorang dapat langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka? Berapa lama masa penahanan? Apakah keluarga berhak mengetahui alasan penahanan? Dan bagaimana jika penahanan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum?

Pertanyaan tersebut penting dipahami karena penahanan bukan merupakan bentuk hukuman sebelum seseorang dinyatakan bersalah. Penahanan adalah upaya paksa untuk kepentingan proses peradilan pidana yang harus dilaksanakan secara sah, proporsional, dan berdasarkan hukum.

Artikel ini membahas syarat, prosedur, jangka waktu, hak tersangka, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila penahanan diduga tidak sesuai ketentuan.

1. Pengertian Penahanan dalam Perkara Pidana

Penahanan adalah tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Penahanan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan sesuai kewenangan masing-masing pejabat.

Perlu dipahami bahwa penahanan berbeda dengan penangkapan.

Penangkapan merupakan tindakan sementara untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Sementara itu, penahanan merupakan pembatasan kebebasan seseorang dengan menempatkannya di tempat penahanan selama jangka waktu tertentu berdasarkan surat perintah atau penetapan yang sah.

Seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak otomatis harus ditahan. Penahanan tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

2. Dasar Hukum Penahanan di Indonesia

Pengaturan penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP baru mengatur penahanan terutama dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 111. Ketentuan tersebut mengatur kewenangan penahanan, persyaratan, jangka waktu, perpanjangan, jenis penahanan, penangguhan, dan upaya hukum terkait penahanan.

Beberapa peraturan yang relevan antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta ketentuan pemberlakuannya.
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  4. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana khusus dan kewenangan aparat penegak hukum.

Penggunaan ketentuan KUHAP harus memperhatikan waktu berlakunya undang-undang, ketentuan peralihan, dan aturan khusus yang mungkin berlaku terhadap perkara tertentu.

3. Syarat Penahanan Menurut KUHAP Terbaru

Penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025, terdapat persyaratan yang harus diperhatikan sebelum seseorang dikenakan penahanan.

A. Syarat Objektif

Syarat objektif berkaitan dengan jenis tindak pidana dan ancaman pidana yang memungkinkan seseorang dikenakan penahanan.

Pada prinsipnya, Pasal 100 KUHAP mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk percobaan atau pembantuan, yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu yang secara khusus disebutkan dalam pasal tersebut, meskipun ancaman pidananya tidak memenuhi batas umum lima tahun.

Dengan demikian, tidak semua tindak pidana dapat menjadi dasar penahanan. Jenis tindak pidana yang dipersangkakan harus diperiksa berdasarkan ketentuan undang-undang.

B. Syarat Subjektif

Selain syarat objektif, KUHAP baru mengatur keadaan yang menjadi pertimbangan penahanan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (5), penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah apabila terdapat keadaan seperti:

  1. Mengabaikan panggilan penyidik sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
  2. Memberikan informasi yang tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan.
  3. Menghambat proses pemeriksaan.
  4. Berupaya melarikan diri.
  5. Berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti.
  6. Melakukan tindak pidana kembali.
  7. Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa.
  8. Mempengaruhi saksi agar tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penahanan tidak cukup hanya didasarkan pada status seseorang sebagai tersangka. Harus terdapat dasar hukum, alat bukti, dan keadaan yang memenuhi persyaratan undang-undang.

C. Adanya Surat Perintah atau Penetapan Penahanan

Penahanan harus didasarkan pada surat perintah penahanan atau penetapan hakim sesuai kewenangannya.

Dokumen tersebut harus memuat:

  • Identitas tersangka atau terdakwa.
  • Alasan dilakukannya penahanan.
  • Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan.
  • Tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (4) KUHAP, tembusan surat perintah atau penetapan penahanan harus diberikan paling lama satu hari sejak penahanan kepada keluarga atau wali, orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa, dan pihak lain yang disebutkan dalam ketentuan tersebut.

4. Siapa yang Berwenang Melakukan Penahanan?

Kewenangan penahanan diberikan kepada pejabat tertentu sesuai tahapan proses peradilan pidana.

A. Penyidik

Penyidik dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sesuai persyaratan dan batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Dalam KUHAP baru, kewenangan PPNS dan penyidik tertentu juga diatur secara lebih khusus. Pada prinsipnya, mereka tidak dapat melakukan penahanan kecuali berdasarkan perintah penyidik Polri, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang.

B. Penuntut Umum

Penuntut umum dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan setelah perkara berada dalam tahap penuntutan.

C. Hakim

Hakim dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan penetapan sesuai kewenangannya.

Kewenangan tersebut berlaku pada tahapan pemeriksaan di pengadilan negeri, banding, maupun kasasi sesuai ketentuan hukum acara pidana.

5. Berapa Lama Masa Penahanan dalam Perkara Pidana?

Jangka waktu penahanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh tersangka, terdakwa, keluarga, dan advokat.

KUHAP baru mengatur batas waktu penahanan berdasarkan tahapan pemeriksaan perkara. Berikut gambaran jangka waktu pokoknya.

A. Penahanan pada Tahap Penyidikan

Penyidik dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari.

Apabila pemeriksaan belum selesai dan persyaratan perpanjangan terpenuhi, penyidik dapat mengajukan perpanjangan kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari.

Apabila jangka waktu tersebut berakhir, tersangka wajib dikeluarkan dari tahanan sesuai ketentuan hukum.

B. Penahanan pada Tahap Penuntutan

Penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari.

Apabila diperlukan, penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 hari.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan sesuai ketentuan undang-undang.

C. Penahanan pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan Negeri

Hakim pengadilan negeri dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi untuk paling lama 60 hari apabila persyaratan perpanjangan terpenuhi.

D. Penahanan pada Tahap Banding

Untuk kepentingan pemeriksaan banding, hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari.

Perpanjangan dapat diberikan oleh ketua pengadilan tinggi untuk jangka waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan KUHAP.

E. Penahanan pada Tahap Kasasi

Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, hakim agung dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari.

Apabila diperlukan, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk jangka waktu paling lama 60 hari.

F. Perpanjangan Khusus

KUHAP juga mengatur kemungkinan perpanjangan khusus berdasarkan alasan yang ditentukan undang-undang, antara lain apabila tersangka atau terdakwa mengalami gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan keterangan dokter, atau perkara diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan khusus tersebut memiliki batas waktu tersendiri dan harus diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai tahap pemeriksaan.

Perlu diperhatikan bahwa perhitungan masa penahanan harus didasarkan pada surat perintah atau penetapan yang berlaku, termasuk tanggal mulai dan berakhirnya penahanan. Apabila masa penahanan telah berakhir tanpa dasar perpanjangan yang sah, penahanan tidak boleh diteruskan begitu saja.

6. Jenis-Jenis Penahanan dalam Perkara Pidana

Penahanan tidak selalu harus dilakukan dengan menempatkan seseorang di rumah tahanan negara. KUHAP mengenal beberapa bentuk penahanan.

A. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Penahanan rumah tahanan negara atau rutan dilakukan dengan menempatkan tersangka atau terdakwa di rumah tahanan negara.

Jenis penahanan ini membatasi kebebasan bergerak secara langsung karena orang yang ditahan harus berada di tempat penahanan yang telah ditentukan.

B. Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan pengawasan sesuai ketentuan.

Penahanan rumah bukan berarti seseorang bebas melakukan seluruh aktivitas. Terdapat pembatasan dan pengawasan yang wajib dipatuhi.

C. Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melapor pada waktu yang ditentukan.

Jenis penahanan ini memiliki pembatasan yang berbeda dengan penahanan di rutan, tetapi tetap merupakan tindakan penahanan berdasarkan hukum.

Pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah atau penetapan pejabat yang berwenang sesuai tahapan perkara.

7. Hak-Hak Tersangka Selama Menjalani Penahanan

Meskipun sedang ditahan, seseorang tetap memiliki hak hukum yang wajib dihormati oleh aparat penegak hukum.

Penahanan tidak menghapus kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

Beberapa hak yang perlu diperhatikan antara lain:

A. Hak Mendapatkan Informasi Mengenai Alasan Penahanan

Tersangka berhak mengetahui alasan hukum mengapa dirinya ditahan.

Surat perintah atau penetapan penahanan harus mencantumkan alasan penahanan, identitas, uraian singkat perkara, dan tempat penahanan.

B. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tersangka berhak memperoleh bantuan hukum dari advokat untuk melindungi kepentingannya selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Advokat dapat membantu memeriksa keabsahan tindakan penahanan, memberikan pendampingan pemeriksaan, menyiapkan pembelaan, dan menempuh upaya hukum yang tersedia.

C. Hak Menghubungi Keluarga

Keluarga atau orang yang ditunjuk tersangka perlu memperoleh informasi mengenai penahanan sesuai ketentuan hukum.

Pemberian tembusan surat perintah atau penetapan penahanan merupakan salah satu bentuk perlindungan agar penahanan tidak dilakukan secara tertutup tanpa pemberitahuan yang diwajibkan.

D. Hak Mendapatkan Perlakuan Manusiawi

Tersangka yang ditahan tetap berhak mendapatkan perlakuan yang menghormati martabat manusia.

Kekerasan, penyiksaan, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara pidana.

E. Hak Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan

Keterangan tersangka harus diperoleh melalui proses pemeriksaan yang sah.

Ancaman, kekerasan, atau tekanan yang melanggar hukum tidak boleh digunakan untuk memaksa seseorang mengakui tindak pidana.

F. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Tersangka yang sedang menjalani penahanan tetap memiliki kebutuhan kesehatan yang harus diperhatikan.

Apabila mengalami sakit atau membutuhkan penanganan medis, hal tersebut harus disampaikan kepada petugas dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.

G. Hak Mengajukan Penangguhan Penahanan

Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai tahap pemeriksaan dan kewenangannya.

Penangguhan dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

Penangguhan bukan hak otomatis yang selalu harus dikabulkan. Pejabat berwenang tetap mempertimbangkan keadaan perkara dan persyaratan hukum.

8. Apa yang Dapat Dilakukan Jika Penahanan Tidak Sah?

Penahanan dapat dipersoalkan apabila tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Contohnya, penahanan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak disertai dasar penahanan yang semestinya, tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, atau diteruskan setelah masa penahanan berakhir tanpa perpanjangan yang sah.

Dalam kondisi tersebut, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat dipertimbangkan.

A. Memeriksa Surat Perintah Penahanan

Langkah awal adalah meminta dan memeriksa surat perintah atau penetapan penahanan.

Periksa identitas, alasan penahanan, uraian perkara, tempat penahanan, tanggal mulai, serta pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut.

B. Meminta Penjelasan kepada Penyidik atau Penuntut Umum

Tersangka atau advokat dapat meminta penjelasan mengenai dasar hukum dan alasan penahanan.

Permintaan tersebut sebaiknya dilakukan secara tertulis agar terdapat dokumentasi yang dapat digunakan apabila diperlukan langkah hukum berikutnya.

C. Mengajukan Praperadilan

Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan pengadilan negeri terhadap tindakan tertentu dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Apabila penahanan diduga tidak sah, tersangka atau pihak yang memiliki kedudukan hukum dapat mempertimbangkan permohonan praperadilan sesuai ruang lingkup kewenangan pengadilan berdasarkan KUHAP.

D. Mengajukan Permohonan Ganti Kerugian

KUHAP baru mengatur hak untuk meminta ganti kerugian apabila penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan secara tidak sah.

Permohonan harus diajukan sesuai prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku. Ganti kerugian tidak diberikan secara otomatis hanya karena seseorang pernah menjalani penahanan.

E. Mengajukan Permohonan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan

Apabila terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan kepada pejabat yang berwenang.

Permohonan perlu dilengkapi alasan dan dokumen pendukung yang relevan.

9. Peran Advokat dalam Menghadapi Penahanan

Dalam perkara pidana, pendampingan advokat penting untuk memastikan hak tersangka tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Advokat dapat melakukan sejumlah tindakan hukum, antara lain:

  1. Memeriksa legalitas surat perintah atau penetapan penahanan.
  2. Menilai apakah persyaratan objektif dan subjektif penahanan terpenuhi.
  3. Memeriksa kecukupan dasar bukti sesuai ketentuan hukum acara.
  4. Mendampingi tersangka dalam pemeriksaan.
  5. Memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban tersangka.
  6. Menyusun permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan.
  7. Mengajukan praperadilan apabila terdapat dasar hukum.
  8. Menyusun pembelaan dan strategi hukum untuk menghadapi perkara pidana.

Pendampingan hukum tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan memastikan seluruh tindakan dilakukan berdasarkan hukum dan menghormati hak setiap orang.

10. Hal yang Harus Dilakukan Keluarga Ketika Anggota Keluarga Ditahan

Ketika anggota keluarga ditahan, keluarga sering kali mengalami kebingungan mengenai langkah yang harus dilakukan.

Agar penanganan lebih terarah, keluarga dapat melakukan beberapa hal berikut:

Pertama, cari informasi tempat penahanan. Pastikan anggota keluarga ditahan di instansi atau tempat penahanan yang jelas.

Kedua, minta salinan atau informasi surat perintah penahanan. Periksa alasan, tanggal, dan pejabat yang mengeluarkan surat tersebut.

Ketiga, catat kronologi kejadian. Catat waktu penangkapan, pemeriksaan, penetapan tersangka, dan penahanan.

Keempat, kumpulkan dokumen terkait. Siapkan identitas, surat panggilan, surat penahanan, dokumen perkara, serta bukti lain yang relevan.

Kelima, hubungi advokat. Konsultasikan perkara untuk mengetahui hak tersangka dan langkah hukum yang dapat ditempuh.

Keenam, hindari tindakan yang melanggar hukum. Jangan menghilangkan barang bukti, mengintimidasi saksi, atau menghalangi proses pemeriksaan karena tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

11. Apakah Penahanan Berarti Seseorang Sudah Terbukti Bersalah?

Tidak. Penahanan tidak sama dengan pemidanaan.

Seseorang yang ditahan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Artinya, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya berdasarkan hukum.

Penahanan merupakan tindakan prosedural untuk kepentingan proses peradilan, bukan hukuman yang dijatuhkan sebelum persidangan selesai.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum tetap wajib menghormati hak tersangka dan menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Pertanyaan Umum tentang Penahanan dalam Perkara Pidana

Apakah seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka pasti ditahan?

Tidak. Penetapan tersangka dan penahanan merupakan dua tindakan hukum yang berbeda. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan yang ditentukan KUHAP terpenuhi.

Apakah polisi dapat menahan seseorang tanpa surat perintah penahanan?

Penahanan harus didasarkan pada surat perintah penahanan atau penetapan hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana. Keadaan dan dokumen yang menjadi dasar tindakan tersebut perlu diperiksa untuk menilai keabsahannya.

Berapa lama seseorang dapat ditahan pada tahap penyidikan?

Berdasarkan KUHAP baru, penahanan pada tahap penyidikan dapat dilakukan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari sesuai persyaratan hukum.

Apakah keluarga berhak mengetahui seseorang sedang ditahan?

Ya. KUHAP mengatur pemberian tembusan surat perintah atau penetapan penahanan paling lama satu hari sejak penahanan kepada keluarga atau wali, orang yang ditunjuk, dan pihak lain yang ditentukan undang-undang.

Apakah tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan?

Ya. Permohonan dapat diajukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai kewenangannya. Penangguhan dapat disertai jaminan atau tanpa jaminan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apakah penahanan yang tidak sah dapat digugat?

Ya. Keabsahan penahanan dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk praperadilan sesuai ruang lingkup kewenangannya. KUHAP juga mengatur permohonan ganti kerugian apabila penahanan atau perpanjangannya tidak sah.

Apakah orang yang ditahan boleh didampingi advokat?

Ya. Tersangka berhak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsultasi dan Pendampingan Hukum Perkara Pidana

Penahanan dalam perkara pidana merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap kebebasan seseorang. Oleh karena itu, setiap tindakan penahanan perlu diperiksa berdasarkan kewenangan pejabat, persyaratan hukum, alat bukti, alasan penahanan, dan batas waktu yang berlaku.

Apabila Anda atau anggota keluarga sedang menghadapi penahanan, pemeriksaan sebagai tersangka, atau persoalan hukum pidana lainnya, konsultasi dengan advokat dapat membantu memahami hak hukum dan pilihan langkah yang tersedia.

Hallo Pengacara menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk berbagai persoalan pidana, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Konsultasi GRATIS, KLIK DI SINI !

WhatsApp: 0821-3683-8453

Layanan 24 Jam

Profesional • Terpercaya • Berintegritas

Mitra Hukum Profesional untuk Individu, Bisnis, dan Perusahaan di Seluruh Indonesia.

Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Penilaian terhadap sah atau tidaknya penahanan harus dilakukan dengan memeriksa dokumen, kronologi, alat bukti, tahapan perkara, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More Articles & Posts