Cara Mengajukan Cerai bagi TKI dari Luar Negeri

admin

16 Agustus 2026

Cara Mengajukan Cerai bagi TKI dari Luar Negeri

Bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak menghilangkan hak untuk memperoleh penyelesaian hukum ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

Namun, mengajukan perceraian dari luar negeri memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama mengenai pengadilan yang berwenang, domisili para pihak, dokumen perkawinan, surat kuasa, pemanggilan, kehadiran dalam persidangan, serta persoalan anak dan harta bersama.

Artikel ini membahas langkah yang perlu dipersiapkan oleh TKI yang ingin mengajukan perceraian berdasarkan hukum Indonesia.

Catatan: istilah TKI dalam artikel ini digunakan secara umum untuk pekerja migran Indonesia. Ketentuan mengenai perkara tetap bergantung pada kondisi masing-masing pihak dan pengadilan yang berwenang.

Apakah TKI yang Berada di Luar Negeri Bisa Mengajukan Cerai?

Bisa.

Seorang WNI yang bekerja atau tinggal di luar negeri tetap dapat mengajukan perkara perceraian sesuai ketentuan hukum Indonesia.

Untuk perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, aturan mengenai tempat pengajuan gugatan perlu diperhatikan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjelaskan bahwa apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian pada prinsipnya diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Apabila kedua pihak bertempat tinggal di luar negeri, terdapat ketentuan khusus mengenai pengadilan yang berwenang.

Karena itu, jangan menentukan pengadilan hanya berdasarkan lokasi tempat TKI bekerja di luar negeri.

Langkah-Langkah Mengajukan Cerai bagi TKI dari Luar Negeri

1. Tentukan Jenis Perkara

Hal pertama yang perlu diketahui adalah siapa yang mengajukan perceraian.

Jika istri yang mengajukan

Perkara tersebut merupakan cerai gugat.

Jika suami yang mengajukan

Untuk pasangan Muslim, perkara tersebut merupakan cerai talak.

Jenis perkara akan memengaruhi prosedur yang harus dijalani.

2. Tentukan Pengadilan yang Berwenang

Ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi TKI.

Pengadilan yang berwenang tidak selalu ditentukan berdasarkan negara tempat TKI bekerja.

Perlu dilihat antara lain:

tempat tinggal penggugat;
tempat tinggal tergugat;
apakah salah satu pihak berada di Indonesia;
apakah kedua pihak berada di luar negeri;
serta status perkawinan dan agama para pihak.

Untuk perkara perceraian Muslim, kewenangan Pengadilan Agama harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Siapkan Dokumen

Sebelum mengajukan perkara, kumpulkan dokumen yang diperlukan.

Secara umum dapat meliputi:

KTP;
Kartu Keluarga;
Buku Nikah;
Akta Perkawinan apabila relevan;
dokumen anak;
alamat pasangan;
bukti pendukung alasan perceraian;
dokumen harta bersama jika ada;
serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara.

Apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri, persyaratan pengesahan dan penerjemahannya perlu diperhatikan. Standar pelayanan Pengadilan Agama juga mencantumkan bahwa dokumen yang dibuat di luar negeri dapat memerlukan pengesahan oleh Kedutaan/perwakilan Indonesia serta terjemahan bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

4. Siapkan Surat Kuasa Jika Menggunakan Advokat

TKI yang berada di luar negeri dapat menggunakan jasa advokat untuk memperoleh pendampingan hukum.

Dalam administrasi perkara, apabila pihak memberikan kuasa kepada advokat, terdapat dokumen Surat Kuasa Khusus dan dokumen advokat yang perlu disampaikan sesuai ketentuan pengadilan.

Surat kuasa sebaiknya dibuat dengan jelas mengenai:

siapa pemberi kuasa;
siapa penerima kuasa;
perkara yang ditangani;
kewenangan yang diberikan;
dan pengadilan yang berkaitan dengan perkara.

5. Daftarkan Perkara

Pendaftaran perkara dapat dilakukan sesuai mekanisme yang tersedia di pengadilan, termasuk melalui layanan administrasi elektronik apabila memenuhi persyaratan.

Secara umum, mekanisme perkara perceraian mencakup pendaftaran gugatan atau permohonan, administrasi perkara, pemanggilan para pihak, persidangan, putusan, upaya hukum jika ada, dan penerbitan akta cerai setelah persyaratan terpenuhi.

Jika menggunakan advokat, pendaftaran dan administrasi perkara dapat dibantu sesuai ruang lingkup kuasa yang diberikan.

6. Mengikuti Proses Persidangan

Setelah perkara terdaftar, pengadilan akan memproses perkara sesuai hukum acara.

Tahapannya dapat mencakup:

Pemanggilan para pihak;
Persidangan;
Upaya perdamaian/mediasi sesuai ketentuan;
Penyampaian dalil;
Jawaban;
Replik dan duplik;
Pembuktian;
Kesimpulan;
Putusan.

Tidak semua perkara akan mempunyai dinamika yang sama.

Apakah TKI Harus Pulang ke Indonesia?

Ini adalah pertanyaan yang sangat sering muncul.

Jawabannya:

Tidak dapat dijawab secara mutlak bahwa TKI pasti harus pulang atau pasti tidak perlu pulang.

Kebutuhan kehadiran harus dilihat berdasarkan:

jenis perkara;
tahapan persidangan;
ketentuan pengadilan;
kebutuhan pembuktian;
serta kondisi pihak yang berada di luar negeri.

Khusus mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenal pengecualian tertentu terhadap kewajiban kehadiran langsung, termasuk bagi pihak yang memiliki tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri. Badilag juga menjelaskan kondisi tersebut dalam praktik peradilan.

Jadi, jangan menjanjikan kepada TKI bahwa seluruh proses pasti dapat dilakukan tanpa hadir di Indonesia.

Bagaimana Jika TKI Tidak Bisa Hadir di Persidangan?

Jika Anda bekerja di luar negeri dan tidak dapat hadir pada suatu tahapan, kondisi tersebut sebaiknya disampaikan sejak awal.

Pengadilan memiliki aturan mengenai kehadiran para pihak, sementara penggunaan kuasa hukum memiliki batas sesuai kewenangan yang diberikan dan ketentuan hukum acara.

Oleh sebab itu, perlu dibedakan antara:

“didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum”

dengan

“tidak perlu hadir sama sekali dalam seluruh tahapan perkara.”

Keduanya bukan hal yang sama.

Bagaimana Jika Suami/Istri Berada di Indonesia?

Misalnya:

Istri bekerja sebagai TKI di Taiwan, sedangkan suami tinggal di Yogyakarta.

Dalam kondisi tersebut, penentuan pengadilan perlu melihat aturan mengenai domisili para pihak.

Untuk gugatan perceraian ketika penggugat tinggal di luar negeri, ketentuan mengenai tempat kediaman tergugat menjadi penting.

Karena itu, negara tempat TKI bekerja bukan satu-satunya faktor untuk menentukan pengadilan.

Bagaimana Jika Suami dan Istri Sama-Sama di Luar Negeri?

Jika kedua pihak bertempat tinggal di luar negeri, terdapat ketentuan khusus mengenai pengadilan yang dapat memeriksa perkara.

Dalam penjelasan Badilag mengenai Pasal 73 UU Peradilan Agama, apabila penggugat dan tergugat sama-sama bertempat tinggal di luar negeri, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Karena aturan mengenai kompetensi pengadilan sangat menentukan, kondisi seperti ini sebaiknya diperiksa sebelum perkara didaftarkan.

Bagaimana Jika Alamat Pasangan Tidak Diketahui?

Jika keberadaan atau alamat pasangan tidak diketahui, jangan langsung menganggap perkara otomatis menjadi cerai ghaib.

Kondisi tersebut perlu dibuktikan dan ditangani sesuai mekanisme pemanggilan yang berlaku.

Badilag menjelaskan bahwa perkara dengan pihak yang tidak diketahui alamat atau keberadaannya mempunyai mekanisme khusus.

Karena itu, siapkan informasi mengenai:

alamat terakhir;
tempat tinggal terakhir;
keluarga yang diketahui;
tempat kerja;
serta informasi lain yang dapat membantu menemukan alamat pasangan.

Bagaimana Jika TKI Sudah Lama Berpisah dengan Pasangan?

Berpisah tempat tinggal karena bekerja di luar negeri tidak otomatis berarti perkawinan telah berakhir.

Perceraian secara hukum tetap harus dilakukan melalui pengadilan yang berwenang.

Badilag menegaskan bahwa perceraian dilakukan melalui proses pengadilan, bukan hanya karena suami dan istri telah lama tinggal terpisah.

Karena itu, apabila TKI sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri dan tidak lagi hidup bersama pasangan, status perkawinan tetap perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku apabila ingin memperoleh perceraian secara sah menurut hukum Indonesia.

Bagaimana Jika Memiliki Anak?

Jika pasangan memiliki anak, jangan hanya memikirkan proses perceraian.

Pertimbangkan juga:

hak pengasuhan;
nafkah anak;
pendidikan;
kesehatan;
tempat tinggal;
hubungan anak dengan kedua orang tua.

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak.

Jika persoalan pengasuhan dan nafkah berpotensi menjadi sengketa, hal tersebut sebaiknya dibicarakan sejak konsultasi awal.

Bagaimana dengan Harta Bersama?

TKI sering memiliki aset yang diperoleh selama perkawinan, misalnya:

rumah;
tanah;
kendaraan;
tabungan;
usaha;
investasi;
atau aset lainnya.

Jika terjadi perceraian, perlu dibedakan antara harta bersama, harta bawaan, hadiah, dan warisan.

Bukti seperti rekening, bukti transfer penghasilan, sertifikat tanah, bukti pembelian, dan dokumen aset lainnya dapat membantu menjelaskan riwayat perolehan harta.

Apakah Perceraian di Negara Tempat TKI Bekerja Sama dengan Perceraian di Indonesia?

Tidak selalu.

Jika perceraian dilakukan melalui pengadilan asing, persoalan pengakuan dan akibat hukumnya di Indonesia perlu diperiksa secara tersendiri.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada 2026 membahas secara khusus kedudukan putusan perceraian pengadilan asing dalam sistem hukum Indonesia, yang menunjukkan bahwa putusan perceraian dari luar negeri tidak boleh begitu saja dianggap sama dengan putusan pengadilan Indonesia.

Karena itu, apabila perkawinan Anda tercatat di Indonesia dan ingin memastikan status perkawinan juga jelas dalam administrasi Indonesia, konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah perceraian di negara tempat bekerja.

Berapa Biaya Mengajukan Cerai dari Luar Negeri?

Biaya tidak dapat ditentukan dengan satu angka untuk semua perkara.

Komponennya dapat mencakup:

panjar biaya perkara;
biaya pemanggilan;
administrasi perkara;
honorarium advokat jika menggunakan kuasa hukum;
serta biaya lain yang mungkin muncul sesuai kebutuhan perkara.

Pengadilan akan menentukan panjar biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jika menggunakan advokat, honorarium advokat merupakan komponen yang berbeda dari panjar biaya perkara pengadilan.

Tips bagi TKI Sebelum Mengajukan Cerai

Sebelum mendaftarkan perkara, lakukan beberapa langkah berikut:

1. Jangan langsung memilih pengadilan

Periksa terlebih dahulu kewenangannya.

2. Kumpulkan semua dokumen

Terutama Buku Nikah/Akta Perkawinan, identitas, dan dokumen anak.

3. Simpan bukti pengiriman uang

Jika terdapat persoalan harta bersama atau nafkah, bukti transfer dapat menjadi dokumen yang relevan.

4. Catat alamat pasangan

Alamat yang benar sangat penting dalam proses pemanggilan.

5. Jangan memberikan informasi yang tidak benar

Semua keterangan kepada pengadilan harus sesuai keadaan sebenarnya.

6. Pahami kebutuhan kehadiran

Jangan berasumsi bahwa menggunakan pengacara berarti tidak perlu hadir dalam seluruh proses.

7. Konsultasikan sebelum mendaftarkan perkara

Hal ini dapat membantu menghindari kesalahan dalam menentukan langkah awal.

Contoh Kasus

Siti bekerja sebagai TKI di Taiwan. Suaminya tinggal di Indonesia dan mereka sudah lama tidak tinggal bersama. Siti ingin mengajukan perceraian.

Langkah yang sebaiknya dilakukan bukan langsung mendaftarkan perkara berdasarkan lokasi Siti bekerja di Taiwan.

Terlebih dahulu perlu diperiksa:

status perkawinan;
alamat suami;
tempat tinggal Siti;
dokumen perkawinan;
apakah memiliki anak;
apakah ada harta bersama;
dan pengadilan mana yang berwenang.

Setelah itu barulah ditentukan langkah pengajuan perkara.

Contoh ini menunjukkan bahwa setiap perkara TKI harus dilihat berdasarkan fakta konkretnya.

Kesimpulan

TKI yang berada di luar negeri tetap dapat mengajukan perceraian berdasarkan hukum Indonesia, tetapi prosesnya perlu dipersiapkan dengan lebih cermat.

Hal paling penting adalah:

menentukan jenis perkara;
menentukan pengadilan yang berwenang;
menyiapkan dokumen;
memastikan alamat pasangan;
memahami aturan mengenai kuasa hukum;
mengetahui kebutuhan kehadiran dalam persidangan;
mempersiapkan persoalan anak dan nafkah;
mengidentifikasi harta bersama;
serta memahami biaya perkara.

Yang perlu dihindari adalah anggapan bahwa “karena saya TKI, semua proses pasti bisa dilakukan tanpa pulang ke Indonesia.” Kebutuhan kehadiran tetap bergantung pada perkara dan ketentuan pengadilan.

Konsultasi Perceraian TKI

Jika Anda sedang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, atau negara lainnya dan ingin mengajukan perceraian di Indonesia, Anda dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hallo Pengacara.

📞 0821-3683-8453 KLIK DI SINI

Sampaikan kondisi Anda, termasuk negara tempat bekerja, lokasi pasangan, status perkawinan, keberadaan anak, dan dokumen yang tersedia.

Dengan informasi tersebut, langkah hukum dapat dipertimbangkan secara lebih tepat.

FAQ

Apakah TKI bisa mengajukan cerai dari luar negeri?

Bisa. Namun, pengadilan yang berwenang dan prosedurnya perlu ditentukan berdasarkan domisili serta kondisi para pihak.

Apakah TKI harus pulang ke Indonesia?

Tidak dapat dijawab secara mutlak. Kebutuhan kehadiran bergantung pada jenis perkara dan tahap persidangan.

Apakah TKI bisa menggunakan pengacara?

Bisa, sesuai ketentuan mengenai pemberian kuasa dan hukum acara.

Bagaimana jika pasangan tinggal di Indonesia?

Alamat dan domisili pasangan perlu diperiksa karena dapat berpengaruh terhadap pengadilan yang berwenang dan pemanggilan.

Bagaimana jika kedua pihak berada di luar negeri?

Terdapat ketentuan khusus mengenai pengadilan yang berwenang.

Apakah perceraian di luar negeri otomatis berlaku di Indonesia?

Tidak boleh diasumsikan demikian. Kedudukan putusan pengadilan asing dalam sistem hukum Indonesia perlu diperiksa.

Cara mengajukan cerai bagi TKI dari luar negeri, mulai dari menentukan pengadilan, menyiapkan dokumen, kuasa hukum, hingga proses persidangan.

Hallo Pengacara