Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Pengertian, Unsur, Dasar Hukum, dan Contohnya

Apa yang Dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

Halllo Pengacara – Layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum oleh Tim pengacara, advokat dan konsultan hukum profesional yang telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam penanganan perkara baik pidana maupun perdata. Pada kesempatan kali ini Hallo Pengacara ingin menjawab pertanyaan mengenai, Apa yang Dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu dasar gugatan dalam hukum perdata Indonesia yang timbul ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 

Dalam praktik peradilan, gugatan PMH termasuk perkara yang paling sering diajukan karena mencakup berbagai sengketa, seperti sengketa tanah, wanprestasi yang berkembang menjadi PMH, pencemaran nama baik, penguasaan aset tanpa hak, hingga perbuatan yang melanggar hak orang lain.

Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Dasar hukum utama Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”

Selain Pasal 1365 KUHPerdata, ketentuan mengenai PMH juga berkaitan dengan:

Pasal 1366 KUHPerdata, mengenai tanggung jawab akibat kelalaian atau kurang hati-hati.
Pasal 1367 KUHPerdata, mengenai tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau benda yang berada di bawah pengawasan seseorang.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai ada atau tidaknya tanggung jawab hukum terhadap pihak yang menimbulkan kerugian.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, secara umum harus memenuhi beberapa unsur berikut.

1. Adanya Perbuatan

Harus terdapat tindakan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum apabila:

• Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
• Melanggar hak subjektif orang lain;
• Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
• Bertentangan dengan kesusilaan;
• Bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan norma yang hidup dalam masyarakat.

3. Adanya Kesalahan Pelaku

Kesalahan dapat berupa:

Kesengajaan ( dolus ); atau
Kelalaian ( culpa ).

Tanpa adanya unsur kesalahan, pada prinsipnya seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

4. Timbul Kerugian

Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan adanya kerugian yang nyata, baik berupa:

• Kerugian materiil;
• Kerugian immateriil.

5. Adanya Hubungan Sebab Akibat

Harus terdapat hubungan langsung antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Contoh Perbuatan Melawan Hukum, Dalam praktik, PMH dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

• Sengketa Tanah
  Seseorang menguasai atau membangun di atas tanah milik orang lain tanpa hak sehingga pemilik tanah mengalami kerugian.
• Penjualan Tanah Secara Melawan Hukum
  Pelaku menjual tanah yang bukan merupakan haknya atau menggunakan dokumen yang tidak sah.
• Pencemaran Nama Baik
  Seseorang menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga merugikan nama baik atau reputasi pihak lain.
• Pengrusakan Barang
  Merusak rumah, kendaraan, bangunan, atau barang milik orang lain secara melawan hukum.
• Penyalahgunaan Jabatan
  Pejabat atau pengurus perusahaan menggunakan kewenangannya secara tidak sah sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
• Penguasaan Aset Tanpa Hak
  Menguasai rumah, kendaraan, atau aset milik orang lain tanpa dasar hukum yang sah.

Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum sering disamakan dengan wanprestasi, padahal keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda.

Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dapat terjadi meskipun tidak ada hubungan perjanjian antara para pihak. Dasar gugatannya adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, apabila kerugian timbul akibat pelanggaran kontrak, gugatan yang tepat umumnya adalah wanprestasi. Sebaliknya, apabila kerugian timbul karena tindakan yang melanggar hukum di luar hubungan kontraktual, maka gugatan PMH dapat diajukan.

Bentuk Ganti Rugi dalam Gugatan PMH

Apabila gugatan dikabulkan, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang melakukan PMH untuk:

• Membayar ganti rugi materiil;
• Membayar ganti rugi immateriil apabila memenuhi syarat;
• Mengembalikan hak pihak yang dirugikan;
• Menghentikan perbuatan yang melanggar hukum;
• Melakukan tindakan tertentu sesuai putusan pengadilan.

Besaran ganti rugi akan ditentukan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan tingkat kerugian yang dialami oleh penggugat.

Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan PMH?

Secara umum, proses gugatan Perbuatan Melawan Hukum meliputi:

1. Konsultasi dengan pengacara atau ahli hukum;
2. Mengumpulkan bukti dan dokumen yang mendukung;
3. Menyusun surat gugatan;
4. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang berwenang;
5. Mengikuti proses mediasi;
6. Menjalani persidangan hingga putusan dijatuhkan.

Pendampingan pengacara sangat membantu dalam menyusun argumentasi hukum, menyiapkan alat bukti, dan memperjuangkan hak-hak penggugat selama proses persidangan.

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk mengajukan gugatan PMH, penggugat harus mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Memahami unsur-unsur PMH sangat penting agar gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat dan peluang yang lebih besar untuk dikabulkan oleh pengadilan.

Layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum – Hallo Pengacara

Hallo Pengacara menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia dalam berbagai perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tim advokat kami siap membantu penyusunan gugatan, analisis hukum, pengumpulan alat bukti, mediasi, hingga pendampingan persidangan secara profesional.

Layanan kami meliputi:

• Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
• Sengketa tanah dan properti;
• Wanprestasi;
• Sengketa kontrak;
• Gugatan ganti rugi;
• Sengketa bisnis dan perusahaan;
• Sengketa warisan;
• Pendampingan di Pengadilan Negeri.

Segera Konsultasikan Problem Hukum Anda Ke Hallo Pengacara !

Hubungi Kami :
Call / WhatsApp : 0821-3683-8453
Layanan Konsultasi 24 Jam
Pendampingan Hukum Profesional
Kerahasiaan Klien Terjamin

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Pelajari pengertian, unsur, dasar hukum, contoh, serta cara mengajukan gugatan PMH menurut KUHPerdata bersama Hallo Pengacara.